Rusia Syarat Gencatan Senjata Pasukan Ukraina Diminta Mundur Sebuah dokumen diplomatik yang diklaim berasal dari Pemerintah Federasi Rusia dilaporkan telah diserahkan kepada delegasi Ukraina melalui jalur diplomasi Turki.

Dokumen tersebut, yang pertama kali dipublikasikan oleh media Rusia pada Senin, 2 Juni 2025, merinci sejumlah ketentuan yang disebut sebagai dasar usulan untuk pencapaian gencatan senjata antara kedua negara yang telah terlibat dalam konflik militer berkepanjangan sejak Februari 2022.

Dalam naskah tersebut, disebutkan bahwa Moskow mengajukan permintaan kepada Ukraina untuk menarik seluruh kekuatan militernya dari wilayah yang sebelumnya telah berada di bawah kendali Rusia per September 2022. Wilayah-wilayah yang dimaksud meliputi Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson, yang merupakan bagian dari Ukraina timur dan selatan.

Menurut isi dokumen itu, penarikan pasukan oleh pihak Ukraina harus dilakukan dalam radius atau jarak yang telah disepakati bersama melalui mekanisme negosiasi.

Tidak hanya menarik pasukan, Rusia juga mensyaratkan agar Ukraina tidak melakukan penempatan ulang pasukan di wilayah-wilayah perbatasan yang sebelumnya disengketakan, kecuali dalam rangka gerakan mundur atau evakuasi yang telah ditetapkan.

Rusia Syarat Gencatan Senjata Pengawasan Bersama

Salah satu poin penting lainnya dalam dokumen tersebut adalah permintaan dari pihak Rusia kepada Ukraina untuk segera menghentikan proses mobilisasi militer dan mengumumkan secara resmi kebijakan demobilisasi nasional. Langkah ini diusulkan guna menciptakan stabilitas militer di kedua negara dan mencegah eskalasi konflik lebih lanjut.

Rusia juga mengusulkan pembentukan pusat pemantauan bersama yang terdiri dari perwakilan kedua negara. Pusat pemantauan ini akan bertugas untuk mengawasi secara langsung implementasi dari kesepakatan gencatan senjata di lapangan serta memastikan tidak terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak.

Dalam dokumen yang sama, Rusia menegaskan larangan pengiriman persenjataan dan dukungan intelijen dari negara-negara ketiga kepada Ukraina. Selain itu, dokumen juga menyerukan penghentian total terhadap kehadiran militer asing di wilayah Ukraina, termasuk pelatih militer, kontraktor asing, dan tenaga bantuan teknis militer.

Masih dalam dokumen yang disampaikan, Rusia mendesak agar Ukraina memberikan jaminan tertulis untuk tidak melakukan tindakan sabotase, baik dalam bentuk serangan siber, infiltrasi intelijen, maupun provokasi militer ke wilayah kedaulatan Federasi Rusia.

Permintaan tersebut dipandang sebagai langkah pencegahan terhadap upaya eskalasi dari jalur non-konvensional yang dapat menghambat proses perdamaian Selain aspek militer, dokumen ini juga menyentuh sektor politik domestik Ukraina.

Pemerintah di Kyiv, sebagaimana tertulis dalam dokumen, diminta untuk mencabut status darurat militer dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 100 hari sejak gencatan senjata diberlakukan. Tindakan ini, menurut Moskow, diperlukan untuk memulihkan tatanan politik dan pemerintahan sipil yang demokratis.

Pengakuan Wilayah dan Status Netral Ukraina

Rusia juga meminta agar kedua belah pihak menyepakati pemberian amnesti bagi individu yang dikategorikan sebagai “tahanan politik” baik dari pihak Ukraina maupun Rusia. Pemberian amnesti ini diharapkan dapat menjadi simbol itikad baik dalam proses rekonsiliasi nasional dan pengakuan atas hak-hak sipil.

Salah satu syarat yang paling mencolok dalam usulan ini adalah permintaan Rusia agar Ukraina dan masyarakat internasional secara resmi mengakui wilayah Krimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson sebagai bagian integral dari Federasi Rusia. Pengakuan ini disebut sebagai landasan penting bagi tercapainya kesepakatan damai jangka panjang.

Rusia juga menuntut agar Ukraina menerima status negara netral secara permanen, yang berarti tidak menjadi bagian dari aliansi militer mana pun, termasuk NATO. Selain itu, Kyiv juga diwajibkan untuk memberikan jaminan tertulis bahwa mereka tidak akan berupaya untuk mengembangkan atau memiliki senjata nuklir dalam bentuk apa pun di masa mendatang.

Dalam dokumen yang sama, Moskow meminta agar pemerintah Ukraina menjamin secara konstitusional hak-hak masyarakat berbahasa Rusia yang tinggal di wilayahnya. Hak tersebut mencakup kebebasan berbahasa, pendidikan, kebudayaan, serta akses terhadap layanan publik dalam bahasa Rusia tanpa diskriminasi.

Untuk memperkuat legalitas dan daya ikat dari perjanjian damai tersebut, Rusia menyarankan agar seluruh isi kesepakatan damai antara Moskow dan Kyiv diratifikasi melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi ini, apabila diadopsi, akan bersifat mengikat secara hukum internasional dan memberikan legitimasi atas isi perjanjian.

Selain itu, kedua negara juga diminta untuk menghapuskan segala bentuk klaim timbal balik terkait kerusakan yang ditimbulkan akibat operasi militer sejak 2022. Dengan demikian, semua tanggung jawab ganti rugi, baik terhadap aset militer, infrastruktur sipil, maupun korban sipil, tidak akan lagi menjadi bagian dari tuntutan hukum kedua negara pascakonflik.

Baca Juga : Inovasi di Ambang Ketidakpercayaan, Dilema Global di Era Digital

Pada hari yang sama, Rusia dan Ukraina dilaporkan menggelar putaran kedua perundingan damai secara langsung di Istanbul, Turki. Pertemuan tersebut dikatakan berlangsung dengan suasana kondusif dan menghasilkan beberapa kesepakatan awal, termasuk rencana pertukaran tahanan perang serta pertukaran dokumen masing-masing terkait rencana gencatan senjata dan kerangka resolusi konflik.

Negosiasi ini disambut positif oleh sejumlah negara mediator dan organisasi internasional yang telah mendorong solusi damai bagi konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menyebabkan jutaan warga sipil mengungsi sejak awal invasi.

Proses perdamaian masih terus berlangsung dan dunia kini menanti apakah kedua negara bersedia mengambil langkah konkret menuju penghentian kekerasan serta membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral yang selama ini diwarnai ketegangan geopolitik.